Lagi-lagi, Transportasi Ke Pantai L. Batu Putus

Rmo
LABUHANBATU: Air kiriman dari gunung, dan meluapnya sungai Bilah kembali menggenangi badan jalan Lintas Sumatera menuju daerah Panati Labuhnabbatu, serta merendan puluhan rumah warga desa Sonah Kecamatan Pangkatan. Begitu juga dengan sejumlah areal pertanian di Desa tersebut digenangi air . Parahnya, air banjir sudah mencapai ketinggian satu meter.
Menurut warga banjir musiman ini menggenangi 60 rumah warga dan menghancurkan areal perkebunan palawija masyarakat. "Sudah seminggu banjirnya. Namun yang parah beberapa hair ini," kata Muslim Manik warga Sennah, Jumat 22 April 2011.
Diceritakannya, banjir kiriman dari hulu sungai Bilah itu sudah menggenangi pemukiman warga. Namun puncaknya terjadi pada Jumat, setelah hujan kembali mengguyur pada sisi hulu sungai Bilah. Luapan air di sungai Bilah di sisi hilir (Desa Senah) kemudian melimpah ke pemukiman, lahan pertanian warga dan jalan umum.

Bahkan kata Manik, di jalan lintas Aek nabara – Tanjung sarang elang pada titik lokasi Desa Sonah ketinggian air sudah mencapai satu meter, hingga berakibat pada kondisi arus transportasi dari Rantauprapat ke empat kecamatan pesisir Labuhanbatu tersendat.
Akibat luapan air itu, sampai saat ini masyarakat terus berjaga-jaga atas kemungkinan terus naiknya ketinggian air banjir. Sementara Kepala Desa Senah Horas Lumban Gaol membenarkan kejadian itu.

Menurutnya, kejadian itu menyebabkan rumah 60 keluarga terendam serta lahan pertanian palawija. "Puncaknya hari ini banjir itu naik, 60 rumah warga yang terendam dan lahan pertanian palawija seperti jagung, cabai, dan tanaman sayuran lain" kata Horas.

Dijelaskannya untuk mengatasi banjir musiman ini seharusnya dua perusahaan perkebunan yakni PT Sinar pandawa dan PT Senah Sembada Maju mau membongkar benteng yang dipasang perusahaan itu.
Sebab akibat adanya benteng tersebut, jika banjir tiba air selalu melimpah ke wilayah pemukiman. Padahal, katanya jika benteng tersebut dibuka, dan di bangunan aliran pembuangan air khususnya di lokasi perkebunan PT Senah Sembada Maju maka luapan air otomatis akan mengalir melalui daerah tersebut dan tidak langsung menghantam pemukiman warga.
"Khususnya di kebun sembada seharusnya benteng itu dihancurkan dan dibuat aliran pembuangan air agar tidak lagi mengalir ke pemukiman. Namun keadaanya berbeda karena saat ini memang lahan perkebunan itu kering akibat dibentengi namun air nya mengalir ke rumah penduduk," jelas Horas.
Jadi lanjut dia, Pemerintah sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk membentengi jalan sebab hal itu hanya akan membuang anggaran dengan sia-sia, Karena banjir akan tetap menghantam pemukiman dan jalan raya jika benteng dua perusahaan itu tidak dibongkar. Tambahnya lagi, solusi lain adalah dengan jalan melakukan pengerukan sungai Bilah yang sudah mengalami pendangkalan, sehingga jika debit air sedang tinggi tidak langsung meluap ke daratan.
Hingga kini kata Kepala Desa itu, belum diketahui berapa kerugian yang diderita masyarakat sekitar. Sedangkan ketika ditanya apakah dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Pemkab Labuhanbatu, Horas menyatakan hal itu sudah dilaporkannya melalui telepon dan Pemkab Labuhanbatu berjanji akan meninjau lokasi hari Senin mendatang.
Sementara itu Zulfan Ajhari ketua Aliansi Solidaritas Tani Transporter dan Nelayan (Astran) Labuhanbatu ketika dimintai tanggapannya terkait banjir yang melanda warga Senah itu menyarankan agar Pihak Pemkab segera melakukan pengerukan di alur Sungai Bilah Pangkatan sebab pada titik tersebut terjadi pendangkalan yang cukup parah. Ketika debit air naik akan cepat meluber ke areal pemukiman warga.

Tahun 2012 SIM Bisa Diperpanjang di Semua Daerah

Rmo.

MEDAN – Mulai 2012 mendatang, masyarakat dapat memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) di seluruh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Polda atau Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) di seluruh Indonesia. "Tetapi untuk membuat baru masih dilakukan di daerah masing-masing,"ungkap Kepala Koordinasi Lalu Lintas (Kakorlantas) Markas Besar (Mabes) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Joko Susilo, seusai peresmian Regional Traffic Management Centre (RTM) Putri Hijau dan Medan Safety Driving Centre (MSDC) di Jalan Bilal Ujung, Medan, kemarin.
Irjen Pol Joko Susilo mengatakan, kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kesulitan masyarakat saat pengurusan SIM ketika berada di luar kota.Selama ini perpanjangan SIM hanya dapat dilakukan Ditlantas Polda/Satlantas Polres yang menerbitkannya. Dengan terobosan baru ini,identitas fisik pada SIM pun akan berubah.Seperti yang tertera pada jenis SIM saat ini,tertulis daerah asal pengeluaran. Pengurusan SIM ini berlaku bagi seluruh jenis.
"Selama ini kan tertulis di SIM daerahnya.Jadi,ke depan nanti tertulis SIM nasional," tandas Joko yang didampingi Kepala Polda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Wakil Kepala Polda Sumut Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Sahala Allagan,Direktur Lantas Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Pol Bambang Sukamto, serta seluruh Direktur Lantas Polda se-Indonesia dan pejabat utama Polda Sumut.
Kebijakan ini sebagai langkah peningkatan SIM di Indonesia. Sebab, selama ini dunia internasional, terutama Eropa masih memandang sebelah mata SIM Indonesia. MSDC merupakan sebuah upaya untuk mendapat pengakuan dunia Eropa soal SIM di Indonesia.

"Di Eropa, SIM Indonesia tidak berlaku karena belum setaraf dengan SIM internasional. Kita berupaya menaikkan standar menuju sertifikasi, khususnya kepada pengguna jalan raya," ungkapnya.RTM di Sumut ini merupakan keempat setelah sebelumnya Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau dan Batam yang terlebih dahulu dibentuk.

Elemen Rakyat Mau Muntah Lihat Kabinet Tigor.

Rmo.

Rantauprapat.

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Front Perlawanan Rakyat Bersatu (FPRB) berunjukrasa ke kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (18/04). Dalam aksinya, pengunjukrasa sempat meneriaki bupati Tigor Panusunan Siregar dengan sebutan "bengkok".

Dalam orasinya, pengunjukrasa menyebut nama Tigor yang dalam bahasa batak berarti lurus, berubah menjadi bengkok, pasalnya elemen rakyat tersebut menilai banyak janji kampanye pasangan Tigor-Suhari tak terealisasi.
Selain itu pengunjuk rasa menilai Pemerintahan Tigor-Suhari, dalam kondisi memprihatinkan. Ini terkait upaya-upaya pencitraan positif yang dibentuk oleh pemerintahan Tigor-Suhari, dinilai bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
"Rakyat rasanya alergi mau muntah dan meludah sebab sudah berasumsi sangat kotor dan jijik melihat orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang ini," teriak pengunjukrasa dalam orasinya.
Sementara dalam tuntutannya, pengunjukrasa mendesak pemkab menyelesaikan sejumlah dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) 2010, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan dugaan adanya keterlibatan preman membackup pemerintahan TIgor-Suhari.
Dalam selebaran yang diterima wartawan, pengunjukrasa menuntut pemkab segera membangun fasilitas lengkap pendidikan di SDN 117834 Tanjung Sari, Kecamatan Bilah Barat. Sekolah ini diduga menjadi salah satu korban penyelewengan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) 2010 yang tidak tepat sasaran.

Data yang dihimpun FPRB, Dinas Pendidikan Labuhanbatu diketahui telah mengucurkan DAK 2010 untuk sekolah tersebut. Namun, hingga saat ini pihak sekolah mengaku tidak menerima dana DAK 2010.
Selain itu, pengunjukrasa juga mendesak diselesaikannya masalah pendidikan SDN 112187 dusun Sidorejo, kecamatan Bilah Hulu, dilakukannya penambahan guru di SD 117834 Kecamatan Bilah Barat, dan mendesak segera direalisasikannya gaji kesra guru PNS Labuhanbatu.
Sementara untuk masalah kelistrikan, pemkab diminta segera menyelesaikan masalah listrik di tiga kecamatan, yakni Panai Hulu, Panai Hilir dan Panai Tengah. Pemkab juga didesak untuk merealisasikan kompensasi pembayaran arus listrik gratis hingga arus listrik normal kembali di ketiga kecamatan tersebut.

Wabup Lantik 21 Pejabat Labuhanbatu

Rmo

RANTAUPRAPAT

Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane menegaskan para pejabat di daerah ini diberikan kemerdekaan berpikir dalam membangun Labuhanbatu, kemerdekaan berpikir yang diberikan harus sesuai nilai dan norma serta peraturan yang ada.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Labuhanbatu dalam arahannya kepada 21 orang pejabat eselon III dan IV yang dilantik, Jumat 15 April 2011 di Ruang Data dan Karya kantor Bupati Labuhanbatu. "Kemerdekaan berpikir dan bekerja secara professional harus lah dapat dimanfaatkan para pejabat di daerah ini, sebagai Manajer para pejabat juga harus mampu menjadi pemimpin dan menerapkan good governance sesuai dengan amanah yang dipercayakan pimpinan," tegas Suhari.
Mantan Ketua KPUD Labuhanbatu ini menyebutkan para PNS di daerah ini harus bisa bekerja secara professional dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Labuhanbatu Mandiri 2015 dan Sejahtera 2020.
Sementara itu kepada Kasat Pol PP yang baru, Wakil Bupati Labuhanbatu meminta pendataan masalah yang akan dihadapi ketika merelokasi para pedangang dari Pajak Baru ke Pasar Glugur Rantauprapat. "Jangan sampai pemindahan ini menjadi masalah antara Pemkab Labuhanbatu dengan para pedagang," harap Suhari.
Khusus kepada kabag Humas dan Infokom Setdakab Labuhanbatu yang baru, Suhari berharap pengelolaan website www.labuhanbatukab. go.id harus segera dioptimalkan dan di up date sesuai dengan fakta dan data terkini. "Tampilan dan isi website harus lebih baik kondisinya dari sekarang, apalagi pada 2012 pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah harus dilaksanakan,"ujarnya.
Menjawab intruksi tersebut, Kabag Humas dan Infokom yang baru dilantik Abdurrahman dalam keterangganya kepada pers mengatakan, pengelolaan website dan persiapan lelang secara elektronik akan terus dibenahi sesuai dengan tuntutan zaman. "Kemungkinan pada akhir April kita dari Humas dan Infokom kan mengadakan lounching website www. labuhanbatukab.go.id yang baru diperbaiki, dan kondisi perbaikan ini sudah mencapai 80 %."ungkap Abdurrahman yang mantan Kasubbag Humas Pimpinan ini.
Adapun para pejabat yang dilantik, Syafri, sebagai Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Abdurrahman mendapat promosi sebagai Kabag Humas dan Infokom, Syaiful diamanahkan menjadi Kasat Pol PP, Adlin Tanjung menduduki jabatan Kabag Perekonomian, Amri, ditugaskan ke Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Poppar Simanjutak, dari Kasat Pol PP dimutasi ke Kabid Perlindungan Konsumen Disperindagkop dan UKM.
Adapun Mukhsin Matondang, dari Kabag Humas dan Infokom ditugaskan ke Kabid Satuan Perlindungan Masyarakat Kesbang dan Linmas, Hamamuddin Siregar, diamanahkan ke Kabid Pendataan, Penelitian dan Penggembangan Bappeda Labuhanbatu, Nurul Fitrah dipercayakan Kabid Hubungan Antarlembaga Kesbang dan Linmas. Ilham A ditugaskan pada Sekretaris Camat Panai Hulu, Lydia Berliana Purba, sebagai Kabid Penyuluhan dan Kelembagaan BLH. Charles Tampubolon, Kasi Program Pengembangan Penyuluhan KIPP. Misnan, dipercayakan sebagai Kasubbag Administrasi Perlengkapan dan Perawatan Setdakab Labuhanbatu, Binanga Gaus diamanahkan menjadi Kasubag Bagian Umum Kepegawaian RSUD Rantauprapat.
Sementara itu Mora Suangkupon Hasibuan dilantik sebagai Kasubbid Penanganan Konflik dan HAM, Buchori sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Camat Panai Hulu, Zunaidi, ditugaskan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disprobudpar. Abdul Rasyid, dikukuhkan mejadi Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Inspektorat Pembantu Wilayah III. Sulastri ditugaskan menjadi Kabag Tata Usaha Puskesmas Rantau Utara, Latifah Hasni, sebagai Kasubbid Perencanaan Kesra Bappeda dan Mangontang Sitompul, sebagai Kasubbid Teknik Amdal BLH Labuhanbatu.

Jampersal Tak Dilaksanakan, Kabupaten/kota kena Sanksi.

Rakyat Merdeka Online.
MEDAN - Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumut harus merealisasikan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal). Jika tidak, Dinkes Kabupaten/Kota terancam sanksi.
Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Agustama mengatakan, sejak turunnya Petunjuk Teknis (juknis) Jampersal dari Kementrian Kesehatan Januari 2011 lalu, program tersebut seharusnya sudah berjalan. Surat Keterangan (SK) tersebut sudah diedarkan oleh Dinkes Sumut kepada 33 kabupaten/kota di Sumut.
Menurutnya, tidak ada alasan kabupaten/kota tidak melaksanakan program tersebut mengingat juknisnya sudah jelas. Selain itu, pihaknya selalu menggelar rapat koordinasi dengan 33 Dinkes kabupaten/kota setiap dua bulan yang salah satunya membahas Jampersal.
"Tanggal 7-8 April lalul, kita rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Sumut dan rumah sakit yang bekerjasama dengan program ini. Jadi, tidak ada lagi yang tidak melaksanakannya dan semuanya sudah jelas," ujarnya.
Agus juga menuturkan, dalam rapat tersebut, ada empat kesepakatan yang diambil sesuai Juknis. Diantaranya, fasilitas yang akan melayani pasien Jampersal harus ada Petunjuk Kerjasama (PKS) tersendiri dengan dinkes kabupaten/kota, dan semua orang berhak mendapatkan pelayanan persalinan gratis di pelayanan kesehatan yang sudah membuat perjanjian.
"Jadi siapapun, mau miskin atau kaya, itu persalinannya ditangung selama mau di kelas tiga," ungkapnya.
Agus membeberkan, program Jampersal ini terintegrasi dengan Jamkesmas. Untuk Sumut, anggaran Jampersal sebesar Rp 56.424.306 miliar. Namun, Agus tidak tahu detail berapa RS yang melakukan MoU dengan Jampersal. "Untuk Jamkesmas ada 77 RS, kalau Jampersal itu MoU dengan kabupaten/kota, kita belum ada datanya," bebernya.
Masih menurut Agus, untuk menyosialisasikan Janpersal kepada masyarakat, Dinkes kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan RS untuk hal itu sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat yang tidak mengetahuinya. Namun, Agus tidak menjelaskan apa sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak juga menjalankan program tersebut. "Yang pasti ada sanksinya," tandasnya.

Terkait Judi, Anak Ketua DPRD L. Batu Buron.

Rmo-MEDAN - Polda Sumut masih melakukan pengembangan penyidikan atas penggerebekan markas judi di rumah Ketua DPRD Labuhanbatu. Hingga kini, penyidik Reskrim Poldasu telah memeriksa Ketua DPRD Labuhanbatu, Ellya Rossa Siregar dan suaminya Freddy Simangunsong (FS). Keduanya masih sebatas saksi, tetapi anak mereka berinisal RS, diburon atas dugaan sebagai bandar perjudian tersebut.
"Ya, Jumat (8/4) kemarin FS telah diperiksa sebagai saksi," sebut Direktur Reskrim Poldasu Kombes Pol. Agus Andrianto melalui Kasat I Tindak Pidana Umum, AKBP Rudi Rifani, baru-baru ini.
Dikatakan, FS mengakui bahwa rumah itu miliknya. Namun dia mengatakan tidak mengetahui rumahnya dijadikan sebagai lokasi perjudian.
Sebelum itu, penyidik telah memeriksa Ellya Rossa Siregar, juga sebagai saksi kasus yang sama pada Rabu (6/4). Keterangan dia hampir sama, tidak mengetahui adanya perjudian karena selama ini bertempat tinggal di rumah dinas DPRD Labuhanbatu.
Agus Andrianto sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menerbitkan daftar pencarian orang terhadap RS, anak ketua DPRD Labuhanbatu itu.
Sementara, terkait penggerebekan markas judi tersebut, Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy mendadak dicopot dari jabatannya oleh Kapoldasu Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro pada Senin (11/4). Dia yang kemudian diposisikan di Poldasu tanpa jabatan, diganti oleh AKBP Hirbak Wahyu Setiawan, yang sebelumnya menjabat Kapolres Madina
Penggerebekan yang dilakukan petugas gabungan vice control Poldasu dan Polres Labuhanbatu di rumah ketua DPRD Labuhanbatu dilakukan Selasa (29/3) malam pukul 22:00. Polisi saat itu mengamankan enam orang yang kemudian dijadikan tersangka. Mereka; Kamaluddin alias Kamal, 28, warga Labuhanbatu, Cecep Hadinata Siregar, 24, warga Labuhanbatu, Irianto alias Anto, 28, warga Medan, Eka Tadar Septiawan Dinata alias Kutek, 25, warga Labuhanbatu, Rizal Affandi Siregar, 29, warga Labuhanbatu dan Dedi Arfandi Siregar, 24, warga Labuhanbatu.
Dari mereka disita uang tunai Rp3.180.000, 40 lembar kertas folio berisi rekap tebakan togel periode 29 Maret, 66 lembar kertas folio tebakan togel 28 Maret, 33 lembar kertas tebakan 28 Maret, 820 lembar kertas tebakan 27 Maret dan empat telefon genggam.

Suami Ketua DPRD L. B atu Diperiksa, Terkait Penggerebekan Rumah D iduga Markas Judi

Rmo-MEDAN: Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan status daftar pencarian orang (DPO) kepada Ruben Simangungsong, putra Ketua DPRD Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar,terkait kasus perjudian yang digelar di rumah orang tuanya.
Selain itu, suami Ellya berinisial FS juga telah diperiksa polisi. Kepala Satuan (Kasat) I/Tindak Pidana Umum (Tipidum) Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rudi Rifani mengatakan,
FS diperiksa sebagai saksi pada Jumat 8 April 2011 lalu.
"Kita periksa terkait rumahnya yang dijadikan lokasi sarang judi,"katanya kepada wartawan Selasa 12 April 2011.

Pada pemeriksaan, FS mengakui lokasi yang digerebek polisi Rabu 31 Maret 2011 lalu adalah rumah pribadinya.
"Namun, FS mengaku tidak mengetahui rumahnya dijadikan tempat lokasi judi,"tutur Rudi.

Rumah FS yang juga rumah Ellya Rosa Siregar berada di Jalan H Iwan Maksum, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan,Labuhanbatu.
Berdasarkan penyelidikan polisi, aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) itu telah beroperasi sejak Oktober 2010. Menurut Rudi, mereka sedang mendalami keterangan enam tersangka yang ditangkap dalam penggerebekan
di rumah tersebut. Keenamnya adalah Kamaluddin alias Kamal, 28,warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Padang Pasir, Labuhanbatu; Cecep Hadinata Siregar, 24,warga Jalan Juang 45, Kelurahan Ujung Bandar,Rantau Selatan, Irianto alias Anto, 28,warga Jalan KL Yos Sudarso, Glugur,Medan;

Eka Tadar Septiawan Dinata alias Kutek, 25, warga Dusun Bandar Rejo,Kelurahan Tebing Lingga Hara, Labuhanbatu; Rizal Affandi Siregar, 29,warga Jalan Siringo-ringo, Kelurahan Sirandoro,Rantau Utara; dan Dedi
Arfandi Siregar,24 warga Labuhanbatu.
Dari rumah itu polisi menyita uang Rp3.180.000,40 lembar kertas folio berisi catatan rekap tebakan togel periode 29 Maret 2010, 66 lembar kertas folio tebakan togel 28 Maret 2010,33 lembar kertas tebakan 28 Maret 2010, 820 lembar
kertas tebakan 27 Maret 2010,empat telepon selular (ponsel), empat kalkulator dan barang bukti lain.

Wartawan Labuhanbatu Diancam Culik Mengkritisi Penegak Hukum

Rmo-RANTAUPRAPAT: Diduga kerap mengkritisi oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, seorang Wartawan Harian terbitan Medan di Labuhanbatu diancam culik oleh orang tak dikenal melalui SMS yang dikirim ke nomor ponselnya. SMS itu mengancam wartawan agar tidak lagi memberitakan seorang oknum hakim yang diduga terlibat sejumlah proyek bermasalah. Jika tidak, wartawan tersebut diintimidasi agar berhati- hati.

"Jangan sok hebat. Nanti kami culik kau. Jangan sering berita mengkritik orang. Awas kamu," demikian sekelumit isi petikan pesan singkat yang dikirimkan, Kamis 7 April 2011 sekira pukul 10.27 Wib.
Sebelumnya, sempat menjadi konsumsi media terkait dugaan oknum hakim yang terlibat 'mencampuri' sejumlah proyek bermasalah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang akan segera diperiksa Polres Labuhanbatu. Bahkan beberapa media massa tajam menyoroti pemberitaan tersebut. Terlebih, salahseorang PPK Dinas PU Labusel mengakui keterlibatan kental oknum hakim tersebut.
Menyikapi teror SMS itu, Ketua Perslab News Usmanto Simbolon mengecam keras tindakan oknum yang melakukan teror tersebut. Selain itu, sangat menyayangkan tindakan tak bertanggung jawab tersebut. Bahkan, dia menilai hal itu upaya menghalangi tugas dan fungsi wartawan di lapangan.
Katanya lagi, apabila ada pemberitaan media yang dinilai merugikan sebelah pihak, sebaiknya dapat mempergunakan hak jawab dan bantahannya.

"Bukan melalui SMS teror. Kalau ada salah tulis, ataupun tidak benar, dibantah saja melalui Keredaksian guna diklarifikasi kebenarannya. Itu, diatur didalam UU Pers," tegas Simbolon.
Kalangan pers di Labuhanbatu, katanya tentu tidak menerima perlakuan intimidasi. Dan jika terjadi, meminta pihak Kepolisian setempat agar bersedia melakukan pengusutan terror SMS itu. "Kapolres Labuhanbatu agar 'mengejar' pelaku pengirim pesan singkat teror itu," tandasnya.

Di Duga DAK Pendidikab 2010 Menyeleweng, DPRD Gunakan Hak Interpla si.

Rmo-Rantauprapat. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 kabupaten labuhanbatu diduga terjadi penyelewengan. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna usulan hak interplasi terkait kebijakan Bupati Labuhanbatu dalam pelaksanaan anggaran DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 yang digelar, Kamis (08/04) pagi, di ruang paripurna Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam paripurna tersebut, panitia usulan hak interflasi melalui Ketua Komisi D DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori, memaparkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam realisasi DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010, antara lain penetapan sekolah tingkat SD/SDLB dan SMP penerima DAK 2010 yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adanya pengakuan sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang mengaku tidak pernah mengusulkan dan mendapatkan DAK Bidang Pendidikan 2010, namun ditetapkan sebagai sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan 2010 yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Labuhanbatu nomor 0501/9/A/BPPD/IV/2010.
Selain itu, anggota DPRD Labuhanbatu juga menilai bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk Bupati Labuhanbatu dalam penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan 2010 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sidang yang dipimpin langsung ketua DPRD Labuhanbatu, Eliya Rosa Siregar itu dihadiri 36 anggota DPRD, serta Sekdakab Labuhanbatu, Hasban Ritonga.

 

5 Fraksi Setuju, 1 Fraksi Menolak
5 fraksi DPRD Labuhanbatu, yakni PDI Perjuangan, Demokrat, Ampera, Hanura dan Bintang Keadilan, menyatakan setuju untuk melanjutkan hak interflasi. Sedangkan 1 fraksi, yakni PPP menolak hak interflasi dan fraksi Golkar belum memberikan sikap setuju atau menolak.
Alasan penolakan fraksi PPP atas interplasi tersebut, karena menilai penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sharing dengan SKPD terkait.

Selain itu, fraksi P3 juga beranggapan jika memang ada permasalahan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010, cukup didalami dalam rapat LKPJ Bupati Labuhanbatu tahun anggaran 2010.
Sedangkan fraksi Golkar meminta usulan hak interflasi tersebut diskor agar seluruh anggota DPRD Labuhanbatu dapat mempelajari dan meninjau langsung ke sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 yang dinilai bermasalah.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Labuhanbatu, Eliya Rosa, memutuskan akan melanjutkan hak interflasi DPRD Labuhanbatu terkait penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan waktu yang belum ditentukan.

Kejaksaan Tinggi Sumut Dan Kasus Penuntasan Korupsi

Rmo-MEDAN - Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), sudah menjadi perhatian serius masyarakat. Lembaga ini kerap didatangi pengunjuk rasa, meminta agar transparansi dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani. Masa juga menilai pihak Kejatisu dengan sengaja memendam beberapa kasus korupsi yang ditangani.
Ketidakmampuan Kejatisu menangani kasus dugaan korupsi kembali dipertanyakan. Korps Adhyaksa ini menjadi sorotan setelah penanganan sejumlah kasus korupsi dengan nilai miliaran rupiah, tidak tuntas. Banyak kasus korupsi yang ditangani, hingga saat ini tidak jelas, apakah sudah sampai ke persidangan atau ditutup.
Panjangnya daftar kasus dugaan korupsi yang diduga mandek di Kejatisu, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan angkat bicara. Direktur LBH Medan, Nuriyono, mengatakan daftar panjang pengendapan kasus yang belum terselesaikan, dikhawatirkan akan mengundang tanggapan negatif dari masyarakat terkait penegakan hukum di Sumut.
"Kalau kita menilai, kinerja Kejatisu belum berjalan, sehingga kasus- kasus korupsi yang ditangani banyak yang mandek. Baik pemeriksaan sampai tingkat penyidikan. Proses pemeriksaan yang sudah memakan waktu lebih dari setahun oleh tim penyidik memanggil beberapa pejabat terkait, hingga kini belum ditahan," kata Nuriyono, tadi malam.
Nuriyono menyebutkan, penanganan kasus korupsi, dari dulu sampai sekarang tidak pernah tuntas. Kalaupun ada, cuma beberapa kasus yang disidangkan, sisanya berjalan di tempat. Padahal, Sumut sudah beberapa kali diganti kepala Kejatisu, namun tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat.
Apalagi, dalam waktu dekat, kata Nuriyono, Kajatisu Sution Usman Adji dimutasikan. Justru kasus korupsi yang sempat ditangani Sution bakal kandas di jalan. "Apakah yang baru menggantikan Sution mampu meneruskan kasus-kasus korupsi yang mandek ke pengadilan," tanya Direktur LBH ini.
Nuriyono berpendapat, kemungkinan besar kasus korupsi di Sumut tidak berjalan seratus persen. Karena persoalan ini bukan rahasia, siapapun pengganti Kajatisu pasti tidak berani menuntaskan kasus- kasus lama maupun baru. Apalagi semua ini mempunyai kepentingan.
"Kita berharap, siapapun pengganti Sution Usman Adji, harus komit dengan pernyataan Presiden SBY memberantas korupsi di negeri ini. Kepada yang baru nantinya harus bisa menunjukkan kinerjanya yang baik dan transparan mengungkapkan kasus korupsi. Sehingga masyarakat tahu dan tidak berhenti di jalan. Karena ini sebuah tantangan yang berat bagi Kajatisu," ujar Nuriyono.
Sementara itu, Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis, menambahkan Kajatisu yang baru harus komitmen memberantas korupsi di wilayah hukumnya dan terorganisir, serta memprioritaskan kasus-kasus yang belum selesai ditangani, seperti kasus Madina, Rahudman Harahap, dan lainnya.
Disamping itu, Muslim meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) jika menempatkan seseorang juga harus melihat visi dan misinya, serta mempunyai kinerja yang baik dan bisa menuntaskan berbagai persoalan di Sumut. "Jadi, Kejagung jangan sembarangan menempati orang di Sumut, dan harus mengetahui latarbelakangnya," pinta Muslim.
Muslim menuturkan, masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil alih penyidikan dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Langkat 2000-2007 sebesar Rp102 miliar lebih, sebagai salah satu kasus yang ditangani Kajatisu menunjukkan kinerjanya lamban.
"Ketidak mampuan kejaksaan menuntaskan dugaan korupsi yang masuk, seperti penyakit permanen. Reformasi birokrasi di tubuh intansi tersebut harus segara dilakukan, sedini mungkin. Begitu juga pihak kepolisian mengungkapkan kasus korupsi, sepertinya tidak serius. Karena polisi turut menjadi bagian dari penanganan kasus ini," pungkas Muslim.

Diduga Rumah Pribadi Markas Judi, Ketua DPRD L. Batu Di Periksa Po lisi.

Rmo-MEDAN. Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Elliya Rossa Siregar diperiksa Satuan I/Tindak Pidana Umum (Tipidum) Dit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terkait penggrebekan rumah pribadinya yang dijadikan sebagai markas judi toto gelap (togel).
Direktur Reskrim Polda Sumut Komisaris Besar Pol Agus Andrianto menuturkan, pemeriksaan dilakukan sangat diperlukan untuk memastikan apakah rumah tersebut digunakan untuk sarang judi. Menurutnya, sesuai perintah Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro yang komit memerangi segala bentuk praktik perjudian di Sumut.
Bahkan, Kapoldasu akan memecat empat unsur dijajaran polres/ polresta jika kapolres, kasat reskrim, kapolsek dan kanit intel polsek membiarkan praktik judi berkembang. Sedangkan, keterangan enam tersangka yang ditangkap saat penggrebekan di rumah yang beralamt di Jalan H Iwan Maksum Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu tersebut, menyimpulkan praktik judi togel dikendalikan RS, sebagai bandarnya.
RS disebut sebut anak kandung Elliya itu, masih dalam pengejaran polisi. "Kita sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap RS ke Polres Labuhanbatu," tegas Agus, Rabu 6 April 2011.
Sementara praktik perjudian sudah beroperasi sejak Oktober 2010. Sebelumnya ElliyaRosaSiregar mengatakan,rumah pribadinya itu sudah lama tak ditempati diabersertakeluarga.Rumahitu hanya dijaga beberapa orang. Sementara Elliya memilih menetap di rumah dinas Seperti diketahui polisi berhasil membawa enam pelaku yang diduga sindikat perjudian dari rumah itu.
Keenam tersangka yakni, Kamaluddin alias Kamal,28,warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Padang Pasir,Labuhanbatu; Cecep Hadinata Siregar, 24 warga Jalan Juang 45, Kelurahan Ujung Bandar, Rantau Selatan, Labuhanbatu; Irianto alias Anto, 28,warga Jalan KL Yos Sudarso, Glugur, Medan; Eka Tadar Septiawan Dinata alias Kutek, 25, warga Dusun Bandar Rejo, Kelurahan Tebing Lingga Hara, Labuhanbatu.
Lalu, Rizal Affandi Siregar,29,warga Jalan Siringo-ringo,Kelurahan Sirandoro, Rantau Utara, Labuhanbatu; dan Dedi Arfandi Siregar, 24, warga Labuhanbatu. Polisi berhasil menyita uang tunai Rp3.180 ribu, empat puluh lembar kertas folio berisi catatan rekap tebakan togel periode 29 Maret.Juga 66 lembar kertas folio tebakan togel 28 Maret, 33 lembar kertas tebakan 28 Maret,820 lembar kertas tebakan 27 Maret,empat telepon genggam, empat kalkulator dan barang bukti lain.

Direksi PTPN 4 Terkesan Biarkan Korupsi Di Unit Usaha.

Rmo-Labuhanbatu. Pembiaran korupsi tanpa menindak pejabat di unit usaha sangat terlihat di PTPN 4, pasalnya indikasi korupsi sudah jelas terlihat, tapi direksi pimpinan tertinggi diperusahaan negara itu tak menindak penanggung jawab unit usaha.

Informasi dihimpun hingga minggu (3/4),petinggi (Direksi-red) PTPN 4 mencium bau korupsi di Proyek PTPN 4 Panai Jaya Sei. Rakyat Kecamatan Panai Tengah Labuhanbatu, hal itu ditandai dengan menurunkan tim pemeriksa internal ke proyek unit usaha tersebut.

Menurut sumber yang tak ingin ditulis namanya, aroma korupsi yang dicium itu terkait perawatan tanaman sawit yang ditelantarkan sehingga diperhitungkan keuangan perusahaan negara itu dirugikan milyaran rupiah, dan pihak direksi menurunkan tim audit ke unit usaha itu.

"beberapa waktu lalu satu minggu tim audit berada di Panai Jaya terkait penelantaran tanaman sawit di salah satu Afd di proyek Panai Jaya, dan Manejer serta petinggi Panai Jaya yang terkait penelantaran areal yang seharusnya sudah berproduksi juga sudah dipanggil direksi."ujar Sumber.

Dikatakan sumber akibat penelantaran tanaman sawit itu diperkirakan keuangan perusahaan dirugikan Milyaran rupiah, tapi terlihat Manejer dan asisten afd bersangkutan masih tetap menjabat tanpa ada sanksi dari direksi. "memang ironis, jelas-jelas perusahaan dirugikan akibat penelantaran lahan satu orang pejabatpun tak ada yang mendapat sanksi, informasinya asisten Afd hanya diskor tak lagi mengawasi afdnya."ungkap sumber itu.

Menanggapi terkait hal itu, Ketua Himpunan Wartawan Pantai Labuhanbatu (HIWAPLAB) A. Fadhly mengatakan, pihak direksi terkesan membiarkan korupsi menggurita di unit-unit usaha yang dipimpinnya, pasalnya ia (Fadhly) menilai penelantaran perawatan lahan yang seharusnya sudah berproduksi tersebut memiliki indikasi Korupsi.

"Manejer sebagai penanggungjawab manejemen di unit itu terlihat tak mendapat tindakan dari direksi dan masih duduk dikursi empuknya ini menjadi tanya bagi kita, penelantaran areal itu sudah diketahui direksi dan jelas merupakan pelanggaran dan seharusnya Manejer itu dimutasikan dari jabatannya."katanya bertanya.

Menurut Fadly, dokumentasi saat lahan membelukar ada pada Himpunan yang dipimpinnya, dan temuan itu sudah diberitakan berbagai media yang wartawannya tergabung dalam Himpunan. "direksi seharusnya memutasi Manejer supaya tak terkesan pihak direksi membiarkan korupsi menggurita di perusahaan negara tersebut."tandasnya.

Ketika wartawan meminta tanggapan hasil temuan Tim audit intern perusahaan atas temuan itu pada Ir. Sumar Manejer Unit Panai Jaya terkait penelantaran areal melalui pesan singkat, sampai berita dikirim keredaksi tak ada jawaban.

Wakil Bupati Sentil Kepala BKD

Rmo-RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu agar tidak mempersulit bahkan
mengutip uang yang tidak sesuai dengan peraturan dalam pengurusan berkasberkas para PNS di daerah ini.
"Jangan ada lagi kebiasaan melakukan pengutipan yang tidak prosedural serta berikan pelayanan yang baik bagi PNS," tegas Suhari menyinggung soal kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selama ini banyak terindikasi oknum pejabat di lingkungan pemkab melakukan kutipan terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) dalam setiap pengurusan berkas-berkas.Seperti usulan naik pangkat, gaji berkala, pengurusan kartu pegawai dan sebagainya yang berhubungan dengan status para PNS.

"Jangan ada lagi kutipankutipan yang memberatkan PNS serta tidak mempersulit pengurusan berkas-berkas yang menjadi kebutuhan dasar bagi kalangan PNS.
Pengutipan-pengutipan yang tidak diatur oleh peraturan daerah (perda) adalah jelas pungutan liar (pungli) dan melanggar hukum,"kata Suhari Pane.

Menurutnya, kesejahteraan para PNS di daerah Labuhanbatu masih kurang. Jika para PNS dalam setiap urusan masih juga dikutip oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab, pasti akan mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas. "Ini jelas tidak dibenarkan.
Maka itu jika ada para PNS yang menjadi korban pungli diminta melaporkan kasus itu ke Inspektorat Pemkab Labuhanbatu," tegas Suhari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aswad Siregar tidak dapat dikonfirmasi melelaui telepon selularnya.

RS Dan Klinik di Labuhanbatu Tak Miliki IPAL.

Rmo-R.Prapat. Ternyata sampai saat ini belum ada satupun Rumah Sakit (RS) dan klinik swasta di Rantauprapat yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Sementara, lokasi beroperasinya rumah sakit dan klinik tersebut berada di sekitar pemukiman dan daerah
padat penduduk.
"Sudah beberapa kali kita sampaikan peringatan kepada pemilik dan pengelola, namun hingga kini pihak rumah sakit dan klinik swasta belum ada yang mengindahkan peringatan dari Pemkab Labuhanbatu," tegas Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Labuhanbatu Romiduk Sitompul menjawab wartawan, Kamis 31 Maret 2011, di ruang kerjanya.
Menurut Romiduk, sekarang ada sejumlah rumah sakit swasta, seperti Citra Medika, Takdir, Kasih Ibu juga ada beberapa klinik kesehatan ibu dan anak, serta klinik bersalin yang kesemuanya berstatus sebagai milik swasta. Padahal tambah Romiduk, untuk jangka panjang maupun jangka pendek, buangan limbah cair maupun limbah padat dari rumah sakit dan klinik tersebut sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup warga yang ada disekitarnya.
Untuk jangka panjang, Pemkab Labuhanbatu akan memberikan memberikan sanksi, mulai dari tegoran, pidana dan menutup segala kegiatan. Walau begitu, pihaknya masih menghimbau dan mengggugah perhatian pihak pengelola rumah sakit dan klinik agar sesegera mungkin membangun IPAL di lokasinya agar masyarakat dapat terhindar dari gangguan kesehatan, akibat buangan limbah cair maupun padat, yang berasal dari rumah sakit dan klinik.

Perselisihan Bisnis Haram, Preman Keroyok Polisi Di L. Batu

-Rmo-RANTAUPRAPAT : Diduga kuat akibat adanya perselisihan bisnis haram, Brigpol Sihar Sitorus dikeroyok preman hingga terkapar di halaman rumahnya di kawasan Jalan Olah Raga Gang Panahan, Rabu malam 30 Maret 2011 sekitar pukul 23.00 wib.
Ridwan dikeroyok oleh gerombolan preman setelah berkelahi dengan kelompok tersebut yang sebelumnya juga terjadi pertengkaran terkait dugaan bisnis haram yang disebut-sebut merupakan judi Togel. "Sebelumnya, terjadi cekcok mulut kemudian mereka berkelahi yang melibatkan banyak orang,"kata sumber di sekitar lokasi.
Informasi yang dihimpun ketika sejumlah Orang tak dikenal (OTK) yang diperkirakan berjumlah enam orang mendatangi kediaman petugas polisi itu, kemudian oleh salah seorang dari OTK beradu mulut dengan salah seorang yang sedang duduk di halaman rumah korban. Kemudian dari pertengkaran itu terjadi perkelahian sehingga Sihar keluar dari rumahnya.
Melihat adanya perkelahian itu, Sihar juga terlibat adu mulut hingga mengarah ke adu jotos. Ditengah perkelahian salah seorang dari gerombolan Preman ini langusng memukulkan besi setang sepeda motor kearah kepala dan tubuh korban luka hingga korban terkapar.
Diketahui pula kalau orang tua dari Preman tersebut mendatangi lokasi kejadian dengan berniat melerai perkelahian. Namun dikarenakan keterlambatan melerai korban rubuh terkapar di tanah. Akibat insiden ini Brigpol Sihar langusng dilarikan ke RSUD Rantauprapat dengan pengawalan beberapa polisi.
Tak memerlukan waktu yang lama akhirnya Polisi berhasil meringkus dua kakak beradik pelaku penganiayaan tersebut Yakni, bernama Syakban Hasibuan (32) dan Ridwan Hasibuan (28) warga jalan Aek Matio Rantauprapat.
Ketika dikonfirmasi Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy melalui Kasatreskirm AKP Tito Travolta Hutauruk membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap petugas kepolisian Resort Labuhanbatu ini. "Masih kita selidiki, sedangkan dua tersangka sudah ditahan dan penyebab perselisihanya belum diketahui secara pasti," kata Kasat.
Orang tua tersangka juga diperiksa sebagai saksi, tambahnya. Ketika disinggung perselisihan tersebut diduga dikarenakan bisnis judi togel. Kasat mengatakan bahwa hal itu tidak ada disebutkan ketika pemeriksaan.

Rumah Pribadi Diduga Jadi Markas Judi, Polisi Segera Periksa Ketua DPRD L. Batu.

Rmo-MEDAN: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) segera memeriksa Ketua DPRD Labuhanbatu Elliya Rossa Siregar terkait penggerebekan rumah pribadinya oleh polisi yang dijadikan markas judi toto gelap (togel).
Pemeriksaan itu sangat penting untuk mendalami kasus tersebut. Jadi, tidak menutup kemungkinan, pemilik rumah dipanggil untuk diperiksa."Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, semua yang terkait akan kita periksa," tegas Pengganti Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hery Subiansauri kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 1 April 2011.
Hery menambahkan,meski pemilik rumah adalah Ketua DPRD Labuhanbatu,bukan berarti kepolisian tidak melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya. Sikap polisi itu untuk menujukkan persamaan hak dimata hukum."Siapa pun orangnya,jika terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku," tuturnya.
Hery yang juga menjabat Direktur Binmas Polda Sumut menuturkan, hingga Kamis keenam tersangka yang dibekuk di kediaman orang nomor satu DPRD Labuhanbatu itu di Jalan H.Iwan Maksum Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Direktorat Reskrim Polda Sumut.Hasil pemeriksaan sementara, keenam tersangka sebagai pekerja.
Ketika ditanya, tiga diantara para tersangka tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Elliya Rossa Siregar,Hery menjelaskan hal tersebut belum dapat diungkapkannya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sumut Kombes Pol Agus Andrianto menambahkan pihaknya akan mengintensifkan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang mengetahui dugaan pengelolaan togel di rumah tersebut yang sudah berjalan enam bulan. Selain itu,pihak kepolisian juga sedang menyelidiki dugaan keterlibatan RS,anak Elliya Rossa Siregar dalam perjudian tersebut.
Terpisah, Ketua DPRD Labuhanbatu Elliya Rosa Siregar mengaku rumah pribadinya itu jaraknya sekitar lima kilo meter dari rumah Dinas Ketua DPRD Labuhanbatu sudah sejak lama tidak ditempati keluarganya, melainkan didiami oleh empat penjaga rumah. Rumah pribadi itu sudah dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang- barang milik keluarganya
"Sejak saya dilantik menjadi Ketua DPRD Labuhanbatu, saya tidak pernah tinggal di rumah pribadi (yang digerebek polisi) saya itu, karena anak-anak saya pun tidak ada yang mau tinggal di rumah itu.
Mereka (keluarganya) pun sudah memiliki rumah masingmasing," kata Elliya Rosa. Selain itu Elliya Rosa juga mengaku, selama ini setiap kegiatanresmimaupuntidakresmi seperti persiapan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sarung Tinju Emas (STE), atau persiapan pembentukan panitia Liga Pelajar Indonesia (LPI) atau kegiatan lainnya selalu diadakan di rumah dinas,bukan di rumah pribadi. "Penggerebekan yang terjadi d irumah itu tanpa setahu saya, karena saya tinggal di rumah dinas Ketua DPRD Labuhanbatu," katanya.