Menyoal Kinerja DPRD L. Batu Terkait Kurangnya Menggunakan Hak Ini siatif.

Catatan : AHMAD FADHLY - Ketua Himpunan Wartawan Pantai Labuhanbatu (HIWAPLAB).

 

"ya, sepanjang sejarah, tak ada usulan Ranperda hak inisiatip anggota DPRD"kata Burhanudin Rambe Kabag Hukum Setdakab Labuhanbatu beberapa waktu lalu.

Bahkan ia (Burhanuddin) mengatakan Anggota DPRD itu

terkesan kalah produktif dengan ekskutif dan menurutnya kalaupun ada hak inisiatip usulan Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) hanya bersifat peraturan internal dewan tentang pengaturan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Pernyataan Kabag itu, menunjukkan kemampuan wakil rakyat daerah tersebut hanya mampu memperjuangkan kepentingan pribadi mereka ketimbang memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat. Jelas dikatakan Rambe, hak inisiatif DPRD dalam Ranperda hanya bersifat peraturan bagi kepentingan lembaga itu.
Selain itu Burhanuddin Rambe mengatakan, bahwa untuk tahun 2011 Perda yang berlaku di Labuhanbatu sebanyak 65, dan semua adalah usulan pihak eksekutif tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu.

Jadi, apa yang dikerjakan wakil rakyat digedung DPRD ?, apa hanya bersidang membicarakan bagian terkait pelaksanaan APBD dengan memanfaatkan fungsi sebagai pengawas. Sifat Perda yang ada di Labuhanbatu menurut Kabag Hukum daerah itu Burhanuddin ada 2, bersifat memaksa, dan bersifat tak memaksa.

Mampu Mencipta.

Pengaturan yang bersifat memaksa identik dengan pengaturan kutipan berbagai jenis pajak dan retribusi. Sedangkan peraturan yang tidak memaksa bersifat etika dan moril masyarakat, serta penetapan logo- logo daerah dan lainnya. Apabila pengaturan itu tak berpihak pada kepentingan rakyat, tetap rakyat juga yang merasakan akibatnya.

Harapan rakyat, anggota DPRD diharapkan bisa menjadi penyeimbang dan menciptakan sesuatu peraturan yang memihak rakyat, jadi timbul perntanyaan, apa yang dihasilkan wakil rakyat ketika melakukan studi banding kedaerah lain dan seminar terkait tugas mereka, seperti yang kita dengar biaya kegiatan itu ditanggung rakyat menggunakan dana APBD.

Keterpurukan pembangunan disegala bidang didaerah ini, misalnya bidang pembangunan didaerah Pantai sangat membutuhkan pemimpin yang mampu mencipta bukan pemimpin yang hanya mampu bekerja, pasalnya lembu merupakan makhluk yang bekerja untuk hidupnya tanpa bisa mencipta sesuatu untuk lingkungannya.