RMO-Bilah Hilir.
Program Presiden RI SBY meringankan keluarga miskin dengan memberikan bantuan beras miskin (raskin) bagi keluarga prasejahtera tampaknya dilapangan terkendala, bahkan warga yang selama ini menirima bantuan tersebutresah akibat ulah oknum pemerintah yang kurespon terhadap program tersebut sehingga warga merasa resah.
Informasi diperoleh Kamis (17/3), beras Raskin sudah 2 bulan tak belum disalurkan kepada warga penerima raskin Desa Sungai Tampang Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu, ironisnya, Perangkat Desa (Kepala Dusun-Red) sudah mengambil uang pembelian Raskin dari warga.
"sudah hampir 2 bulan kami menyerahkan uang sebesar Rp. 30 ribu pada kepala dusun untuk menebus Raskin, tapi sampai saat ini beras yang dimaksud tak juga kunjung disalurkan"ujar salah seorang warga Dusun Suderejo Desa Sei. Tampang tak ingin ditulis namanya.
Menurut warga itu, uang pembelian Raskin dibayar terlebih dahulu disebabkan pemerintah desa ada tertunggak pembayaran raskin pada instansi yang menyalurkan raskin. "warga mulai resah Raskin tak belum diterima, informasi yang saya dengar pemerintah desa ada tertunggak pembayaran Raskin."ucapnya.
Pungutan uang raskin pada warga sebelum raskin disalurkan diakui Kepala Dusun Sidarejo Desa Sungai Tampang Syamsuddin. "memang benar saya mengutip uang untuk pembelian raskin pada warga, pengutipan yang saya lakukan berdasarkan surat edaran kepala desa."akunya.
Dikatakan syamsuddin, uang yang dikutip untuk pembayaran raskin selama 2 bulan sebesar Rp. 28 ribu perbulan dan uang itu diserahkannya pada Kepala desa dengan menggunakan bukti penyetoran, dan ia (syamsuddin) tak mengetahui penyebab raskin sampai saat ini tak disalurkan.
"pengutipan uang sebelum disalurkannya raskin merupakan perintah tertulis kepala desa, dan kepala desa membuat surat edaran berdasarkan surat kecamatan, mungkin hal itu dilakukan karena adanya perubahan peraturan penebusan Raskin, saya pertanyakan pada pemerintah desa jawaban mereka raskin belum ada, dan hal seperti ini bukan terjadi didesa Sei. Tarolat saja, semua desa yang ada di Bilah Hilir juga belum menyalurkan Raskin."ucap Syamsuddin.
Ketika Surat Kabar ini mendatangi kantor Camat Bilah Hilir guna mengkonfirmasi Camat terkait penyaluran raskin diwilayah kerjanya, Junaidi Camat kecamatan itu tak ada ditempat menurut stafnya, Camat mengikuti Musrenbang di Rantauprapat. Begitu juga staf Kesra Kecamatan itu tak ada di tempat.
Program Presiden RI SBY meringankan keluarga miskin dengan memberikan bantuan beras miskin (raskin) bagi keluarga prasejahtera tampaknya dilapangan terkendala, bahkan warga yang selama ini menirima bantuan tersebutresah akibat ulah oknum pemerintah yang kurespon terhadap program tersebut sehingga warga merasa resah.
Informasi diperoleh Kamis (17/3), beras Raskin sudah 2 bulan tak belum disalurkan kepada warga penerima raskin Desa Sungai Tampang Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu, ironisnya, Perangkat Desa (Kepala Dusun-Red) sudah mengambil uang pembelian Raskin dari warga.
"sudah hampir 2 bulan kami menyerahkan uang sebesar Rp. 30 ribu pada kepala dusun untuk menebus Raskin, tapi sampai saat ini beras yang dimaksud tak juga kunjung disalurkan"ujar salah seorang warga Dusun Suderejo Desa Sei. Tampang tak ingin ditulis namanya.
Menurut warga itu, uang pembelian Raskin dibayar terlebih dahulu disebabkan pemerintah desa ada tertunggak pembayaran raskin pada instansi yang menyalurkan raskin. "warga mulai resah Raskin tak belum diterima, informasi yang saya dengar pemerintah desa ada tertunggak pembayaran Raskin."ucapnya.
Pungutan uang raskin pada warga sebelum raskin disalurkan diakui Kepala Dusun Sidarejo Desa Sungai Tampang Syamsuddin. "memang benar saya mengutip uang untuk pembelian raskin pada warga, pengutipan yang saya lakukan berdasarkan surat edaran kepala desa."akunya.
Dikatakan syamsuddin, uang yang dikutip untuk pembayaran raskin selama 2 bulan sebesar Rp. 28 ribu perbulan dan uang itu diserahkannya pada Kepala desa dengan menggunakan bukti penyetoran, dan ia (syamsuddin) tak mengetahui penyebab raskin sampai saat ini tak disalurkan.
"pengutipan uang sebelum disalurkannya raskin merupakan perintah tertulis kepala desa, dan kepala desa membuat surat edaran berdasarkan surat kecamatan, mungkin hal itu dilakukan karena adanya perubahan peraturan penebusan Raskin, saya pertanyakan pada pemerintah desa jawaban mereka raskin belum ada, dan hal seperti ini bukan terjadi didesa Sei. Tarolat saja, semua desa yang ada di Bilah Hilir juga belum menyalurkan Raskin."ucap Syamsuddin.
Ketika Surat Kabar ini mendatangi kantor Camat Bilah Hilir guna mengkonfirmasi Camat terkait penyaluran raskin diwilayah kerjanya, Junaidi Camat kecamatan itu tak ada ditempat menurut stafnya, Camat mengikuti Musrenbang di Rantauprapat. Begitu juga staf Kesra Kecamatan itu tak ada di tempat.
Evaluasi Kinerja Camat.
Staf Kecamatan yang memberikan informasi Camat tak ada ditempat diketahui dari bet nama terpasang didadanya berinisial SL, ketika disampaikan maksud wartawan ingin menemui Camat terkait Penyaluran Raskin, SL langsung menjawab tak mengetahui masalah itu dan terkesan menghindar dari wartawan pergi begitu saja.
Menanggapi hal itu Aminullah Harahap Aktivis Himpunan Wartawan Pantai Labuhanbatu (HIWAPLAB) yang ikut bersama Surat Kabar ini mendatangi Kantor Camat tersebut mengatakan, terkesan dari sikap staf kecamatan itu ada yang tak beres terkait penyaluran Raskin dikecamatan tersebut.
"kalau saya lihat di Papan denah pembagian tugas staf kecamatan nama SL kepala bagian KAPEM dikantor Camat itu, ini membuat tanda tanya, masak oknum staf itu tak mengetahui permasalahan Raskin. ini sudah ada yang tak beres, uang dikutip untuk 2 bulan tapi raskin tak juga belum diterima warga,"katanya bertanya.
Aminullah meminta pada Instansi terkait supaya meninjau kinerja pemerintah kecamatan Bilah Hilir, pasalnya ia (Aminullah) menilai warga penerima Raskin sudah dirugikan akibat uang dikutip dahulu tapi Raskin belum juga diterima warga. "Bupati H. Tigor harus mengevaluasi kinerja Camat itu, tak disalurkannya Raskin merupakan penghambatan program pemerintah dalam meringankan beban warga pra sejahtera."tandasnya.
Staf Kecamatan yang memberikan informasi Camat tak ada ditempat diketahui dari bet nama terpasang didadanya berinisial SL, ketika disampaikan maksud wartawan ingin menemui Camat terkait Penyaluran Raskin, SL langsung menjawab tak mengetahui masalah itu dan terkesan menghindar dari wartawan pergi begitu saja.
Menanggapi hal itu Aminullah Harahap Aktivis Himpunan Wartawan Pantai Labuhanbatu (HIWAPLAB) yang ikut bersama Surat Kabar ini mendatangi Kantor Camat tersebut mengatakan, terkesan dari sikap staf kecamatan itu ada yang tak beres terkait penyaluran Raskin dikecamatan tersebut.
"kalau saya lihat di Papan denah pembagian tugas staf kecamatan nama SL kepala bagian KAPEM dikantor Camat itu, ini membuat tanda tanya, masak oknum staf itu tak mengetahui permasalahan Raskin. ini sudah ada yang tak beres, uang dikutip untuk 2 bulan tapi raskin tak juga belum diterima warga,"katanya bertanya.
Aminullah meminta pada Instansi terkait supaya meninjau kinerja pemerintah kecamatan Bilah Hilir, pasalnya ia (Aminullah) menilai warga penerima Raskin sudah dirugikan akibat uang dikutip dahulu tapi Raskin belum juga diterima warga. "Bupati H. Tigor harus mengevaluasi kinerja Camat itu, tak disalurkannya Raskin merupakan penghambatan program pemerintah dalam meringankan beban warga pra sejahtera."tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar