RMP-Labuhanbatu,
Intruksi Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara supaya Kabupaten/kota paling lama 15 Maret lalu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)tampaknya dikabupaten Labuhanbatu kenyataannya sulit direalisasikan. Pasalnya Raperda terkait APBD belum juga disahkan yang merupakan syarat pencairan dana BOS.
Informasi dihimpun wartawan hingga Kamis (18/3), dana yang diperuntukkan bagi sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah di daerah itu terancam terkena sangsi finansial dari pemerintah pusat sebab tenggat waktu pencairan dana tersebut sampai tanggal 15 Maret.
Sementara itu, sekolah-sekolah penerima BOS menanti-nanti pencairan dana yang digunakan sebagai operasional itu, apalagi guru honor yang menerima upah dari BOS. "belum ada tanda-tanda dana BOS akan disalurkan, kalau dulu sebelum ada perubahan pengelolaan dana tersebut, sebelum penyaluran dana kepala sekolah menandatangani surat pernyataan, tapi sampai saat ini hal itu belum ada."ujar Sagala mantan Kasek SD dikecamatan Panai Tengah kini yang kini menjabat Penilik sekolah dikecamatan itu.
Hal yang sama juga diakui salah seorang staf UPT Pendidikan didaerah Pantai yang enggan ditulis namanya, ia mengakui penyaluran dana BOS kesekolah-sekolah belum ada tanda-tanda, tapi menurutnya persiapan syarat sekolah penerima dana itu sudah disiapkan.
Program Pendidikan gagal.
"belum ada tanda akan disalurkannya dana BOS, banyak kepala sekolah yang mengeluh, sebab hutang operasional sekolah menumpuk, seperti pembelian peralatan sekolah, pembayaran honor guru yang diambilkan dari BOS, ditambah lagi saat ini SD melaksanakan ujian pertengahan semester biaya itu ditanggung sekolah, memang tahun sebelumnya penyaluran dana BOS diawal April."ucap sumber.
Menaggapi hal itu Saniman Pendiri HIWAPLAB mengatakan, bila tergendalanya penyaluran dana BOS akibat kisruh pengesahan Raperda mengenai APBD 2011 Labuhanbatu sangatlah naif, akibat tarik menarik dilakukan ekskutif dan legeslatif mengorbankan program pendidikan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
"Pemkab Labuhanbatu jangan diam, bagaimana caranya penyaluran dana BOS harus disalurkan kesekolah penerima, bila tidak program pendidikan 9 tahun akan terancam gagal, dan Tigor harus mengingat visi dan misinya saat kampanye akan mewujudkan sekolah gratis sampai tingkat SLTA. pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat bila Pemkab tak mampu rakyat menilai kepemimpinan gagal."tandas Saniman.
Intruksi Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara supaya Kabupaten/kota paling lama 15 Maret lalu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)tampaknya dikabupaten Labuhanbatu kenyataannya sulit direalisasikan. Pasalnya Raperda terkait APBD belum juga disahkan yang merupakan syarat pencairan dana BOS.
Informasi dihimpun wartawan hingga Kamis (18/3), dana yang diperuntukkan bagi sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah di daerah itu terancam terkena sangsi finansial dari pemerintah pusat sebab tenggat waktu pencairan dana tersebut sampai tanggal 15 Maret.
Sementara itu, sekolah-sekolah penerima BOS menanti-nanti pencairan dana yang digunakan sebagai operasional itu, apalagi guru honor yang menerima upah dari BOS. "belum ada tanda-tanda dana BOS akan disalurkan, kalau dulu sebelum ada perubahan pengelolaan dana tersebut, sebelum penyaluran dana kepala sekolah menandatangani surat pernyataan, tapi sampai saat ini hal itu belum ada."ujar Sagala mantan Kasek SD dikecamatan Panai Tengah kini yang kini menjabat Penilik sekolah dikecamatan itu.
Hal yang sama juga diakui salah seorang staf UPT Pendidikan didaerah Pantai yang enggan ditulis namanya, ia mengakui penyaluran dana BOS kesekolah-sekolah belum ada tanda-tanda, tapi menurutnya persiapan syarat sekolah penerima dana itu sudah disiapkan.
Program Pendidikan gagal.
"belum ada tanda akan disalurkannya dana BOS, banyak kepala sekolah yang mengeluh, sebab hutang operasional sekolah menumpuk, seperti pembelian peralatan sekolah, pembayaran honor guru yang diambilkan dari BOS, ditambah lagi saat ini SD melaksanakan ujian pertengahan semester biaya itu ditanggung sekolah, memang tahun sebelumnya penyaluran dana BOS diawal April."ucap sumber.
Menaggapi hal itu Saniman Pendiri HIWAPLAB mengatakan, bila tergendalanya penyaluran dana BOS akibat kisruh pengesahan Raperda mengenai APBD 2011 Labuhanbatu sangatlah naif, akibat tarik menarik dilakukan ekskutif dan legeslatif mengorbankan program pendidikan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
"Pemkab Labuhanbatu jangan diam, bagaimana caranya penyaluran dana BOS harus disalurkan kesekolah penerima, bila tidak program pendidikan 9 tahun akan terancam gagal, dan Tigor harus mengingat visi dan misinya saat kampanye akan mewujudkan sekolah gratis sampai tingkat SLTA. pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat bila Pemkab tak mampu rakyat menilai kepemimpinan gagal."tandas Saniman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar