Selasa, 19 April 2011

Elemen Rakyat Mau Muntah Lihat Kabinet Tigor.

Rmo.
Rantauprapat.
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Front Perlawanan Rakyat Bersatu (FPRB) berunjukrasa ke kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (18/04). Dalam aksinya, pengunjukrasa sempat meneriaki bupati Tigor Panusunan Siregar dengan sebutan "bengkok".
Dalam orasinya, pengunjukrasa menyebut nama Tigor yang dalam bahasa batak berarti lurus, berubah menjadi bengkok, pasalnya elemen rakyat tersebut menilai banyak janji kampanye pasangan Tigor-Suhari tak terealisasi.
Selain itu pengunjuk rasa menilai Pemerintahan Tigor-Suhari, dalam kondisi memprihatinkan. Ini terkait upaya-upaya pencitraan positif yang dibentuk oleh pemerintahan Tigor-Suhari, dinilai bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
"Rakyat rasanya alergi mau muntah dan meludah sebab sudah berasumsi sangat kotor dan jijik melihat orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang ini," teriak pengunjukrasa dalam orasinya.
Sementara dalam tuntutannya, pengunjukrasa mendesak pemkab menyelesaikan sejumlah dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) 2010, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan dugaan adanya keterlibatan preman membackup pemerintahan TIgor-Suhari.
Dalam selebaran yang diterima wartawan, pengunjukrasa menuntut pemkab segera membangun fasilitas lengkap pendidikan di SDN 117834 Tanjung Sari, Kecamatan Bilah Barat. Sekolah ini diduga menjadi salah satu korban penyelewengan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) 2010 yang tidak tepat sasaran.
Data yang dihimpun FPRB, Dinas Pendidikan Labuhanbatu diketahui telah mengucurkan DAK 2010 untuk sekolah tersebut. Namun, hingga saat ini pihak sekolah mengaku tidak menerima dana DAK 2010.
Selain itu, pengunjukrasa juga mendesak diselesaikannya masalah pendidikan SDN 112187 dusun Sidorejo, kecamatan Bilah Hulu, dilakukannya penambahan guru di SD 117834 Kecamatan Bilah Barat, dan mendesak segera direalisasikannya gaji kesra guru PNS Labuhanbatu.
Sementara untuk masalah kelistrikan, pemkab diminta segera menyelesaikan masalah listrik di tiga kecamatan, yakni Panai Hulu, Panai Hilir dan Panai Tengah. Pemkab juga didesak untuk merealisasikan kompensasi pembayaran arus listrik gratis hingga arus listrik normal kembali di ketiga kecamatan tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar